Ekonomi
hijau adalah salah
satu yang menghasilkan kesejahteraan dan perbaikan manusia keadilan sosial
, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan
ekologi. Ekonomi
hijau adalah ekonomi atau pembangunan ekonomi
model yang didasarkan pada pembangunan
berkelanjutan dan pengetahuan tentang ekonomi ekologi.
Indonesia sebagai negara berkembang juga bisa menerapkan green economy, namun masih menemui beberapa kendala.
Transisi sistem ekonomi negara-negara di dunia ke sistem green economy bisa mengangkat 1,3 miliar orang dari jurang kemiskinan. Namun, bukan hanya tema "hijau" yang diterapkan. Tapi juga didukung dengan kebijakan yang kuat serta kerja sama investasi publik dengan swasta.Demikian hasil paparan laporan Building an Inclusive Green Economy for All yang dirilis Poverty-Environment Partnership (PEP), Kamis (14/6). PEP merupakan agensi kerjasama antara agensi PBB, bank pembangunan, dan LSM-LSM internasional. Hasil laporan ini jadi salah satu pendahuluan jelang Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio+20 pada 20-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brasil.
Laporan tersebut menyebutkan, jika gerakan green economy di negara-negara berkembang punya potensi meningkatkan "tiga garis terbawah." Yakni menciptakan perkembangan ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan, dan keterlibatan sosial.
Indonesia sebagai negara berkembang juga bisa menerapkan green economy. Namun, menurut Akhmad Fauzi, Guru Besar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, ada beberapa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia.
Dalam pemaparannya berjudul "Green Economy: Kebijakan dan Prakteknya di Indonesia" disebutkan kendala itu antara lain; bagaimana meminimalisir jajaran birokrasi untuk memudahkan investasi hijau, memulihkan hukum dan peraturan yang konflik satu sama lain, serta dukungan dana. Selain itu perlu ditingkatkan kesadaran lingkungan di komunitas
Referensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar